Saturday, October 21, 2017

Tokoh-Tokoh yang Menolak Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi pantai utara Jakarta sejak awal menuai banyak polemik. Ada pihak yang pro dan ada pihak lain yang kontra. Pihak yang pro terutama berasal dari kalangan pengusaha, sedangkan pihak yang kontra terutama berasal dari para aktivis lingkungan hidup dan nelayan.

Berikut kutipan yang disarikan dari buku "Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok ; Menuntut Keadilan untuk Rakyat" karya Marwan Batubara oleh Penerbit YPSI cetakan tahun 2017 yang memuat sejumlah pihak yang menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Chalid Muhammad - Ketua Institut Hijau Indonesia & Mantan Direktur WALHI :
Reklamasi Teluk Jakarta adalah tindakan paling bodoh dan primitif yang dilakukan penguasa. Reklamasi tidak saja menghancurkan Teluk Jakarta, akan tetapi juga menghancurkan wilayah yang ditambang sebagai bahan timbunan untuk membuat pulau-pulau reklamasi. Menurut Chalid, sejak awal, kegiatan reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum dan moral. Sanksi hukum yang dikeluarkan Menteri LHK, gugatan PTUN WALHI dan nelayan, serta kasus korupsi reklamasi adalah buktinya.

Tina Perinotto - Redaktur The Fifth Estate :
Reklamasi akan mendatangkan banyak masalah dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kota seperti Jakarta. Peningkatan level air laut secara signifikan berdampak pada pemilik properti di sepanjang pinggir laut. Para peneliti di Dewan Iklim Dunia menyatakan, kenaikan level air laut pada 2030 adalah sebesar 0,2 meter. Angka ini terus meningkat menjadi 0,5 meter, 0,8 meter dan 1,1 meter pada abad 22 atau tahun 2100, serta tidak menutup kemungkinan kenaikan yang terjadi mencapai 1,5 meter.

Muslim Muin - Pakar Kelautan ITB :
Dampak reklamasi ke lingkungan ada banyak, yang paling terlihat adalah hilanganya ekosistem laut. Jika pengurukan laut dilakukan maka wilayah tawar makin maju sehingga menyebabkan hilangnya kawasan mangroove. Aliran air juga makin panjang sehingga bisa menyebabkan banjir di daratan Jakarta.

Henri Subagiyo - Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law :
Sejak awal, proyek ini diinisiasi tanpa adanya proses yang partisipatif dan akuntabel. Persoalan lingkungan di Jakarta tidak cukup hanya didekati dengan model-model proyek yang sifatnya hilir seperti reklamasi Teluk Jakarta yang menelan banyak biaya dan risiko namun minim keberhasilan menjawab kompleksitas persoalan, rentan dengan penyalahgunaan, dan potensial menimbulkan masalah baru.

Bosman Batubara - Kandidat PhD UNESCO-Institute for Water Education, Delft, Belanda :
Proyek reklamasi hanya akan menarik lebih banyak orang dan barang, intinya kapital, ke kawasan geografi ini. Alih-alih menjadi solusi tapi justru akan menambah masalah. Gejala ini sudah bisa dilihat dalam hal konsentrasi bahan mentah. Pasir dari berbagai tempat benar-benar diangkut secara fisik, dikonsentrasikan ke Teluk Jakarta. Inilah salah satu jantung dari pembangunan kapitalistik yang bekerja dengan hukum konsentrasi dan sentralisasi.

Sudirman Asun - Ciliwung Institute :
Reklamasi Teluk Jakarta adalah pembangunan pulau palsu yang menutup teluk dan menutup jalan keluar outlet muara aliran air dari 13 sungai Jakarta, ditambah dengan tanggul betonisasi sempadan hulu sungai di kawasan selatan Jakarta yang memperkecil daya tampung dimensi ruang sungai ketika sungai meluap yang seharusnya mengisi di kanan kiri sempadan sungai.

Puspa Dewy - Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan :
Proyek reklamasi secara nyata merusak pesisir sebagai wilayah kelola perempuan sehingga hilang sumber kehidupannya. Reklamasi juga mengancam identitas nelayan dan perempuan nelayan yang selama ini berperan besar dalam kedaulatan pangan.

Iwan - Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke :
Proyek reklamasi secara langsung mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional. Budaya, pola hidup, dan penghidupannya yang telah dijalani puluhan tahun terancam dengan proyek yang secara harfiah membunuh tidak hanya budaya dan pola hidup namun laut yang menjadi sandaran utama kehidupan nelayan di Jakarta.

Teluk Jakarta

No comments: