Friday, October 20, 2017

Kelemahan Produk Ketua IA-ITB yang Berasal dari Kalangan Birokrat

Pengurus IA-ITB wabil khusus Panitia Kongres IX telah menunaikan agenda besar yaitu Pemilu Ketua Umum IA-ITB 2016-2020 dimana acara puncaknya telah diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2016 di Bandung.

Sebagai bagian dari keluarga besar alumni di wilayah Kepualaun Riau, saya ikut menghadiri secara langsung acara Hearing Bersama Kandidat Ketua Umum IA-ITB 2016-2020 di kota Batam, tempat dimana saat ini saya tinggal. Beruntung sekali bisa ikut menyaksikan ke-4 kandidat menyampaikan visi dan misinya dalam rangka menuju masa depan IA-ITB yang lebih baik karena rupanya hanya ada 5 (lima) kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah hearing yaitu Batam, Makassar, Jakarta, Balikpapan, dan Bandung

Tulisan ini hanya sekedar sebagai otokritik kepada organisasi dimana saya menjadi salah satu diantara ribuan anggota di dalamnya. Pendapat saya ini murni merupakan pendapat pribadi dan tidak ada motif politik apapun pasca terpilihnya salah satu kandidat yang berasal dari kalangan birokrat itu. Sebagai bagian dari alumni, saya tergerak untuk mengkritisi produk hasil pemilu kali ini. Gagasan yang saya tuangkan semoga dapat dipertimbangkan sebagai masukan konstruktif bagi kepengurusan saat ini guna menghadapi gawean sejenis di tahun 2020 mendatang.

Ketua IA-ITB ke Depan ; Lebih Baik dari Kalangan Birokrat atau Professional ?
Dari keempat kandidat yang maju dalam Pemilu Ketua Umum IA-ITB periode 2016-2020, 2 (dua) diantaranya berasal dari latar belakang birokrat (satu di pemerintah pusat dan satu lagi di pemerintah daerah), sedangkan 2 (dua) sisanya lagi berasal dari kalangan pebisnis alias professional. Apakah yang terpilih sekarang terbukti dapat bersikap independen ?. Meskipun tentu saja tidak akan ada pilihan yang sempurna dalam kasus ini, namun saya memiliki keyakinan bahwa pilihan yang terbaik dari yang ada adalah figur yang berasal dari non birokrat.

Dari hasil hearing, hampir semua kandidat memiliki keseragaman pendapat mengenai masih belum optimalnya peran IA-ITB baik secara internal maupun dalam menyikapi persoalan bangsa. Dan PR itu memang seharusnya menjadi catatan penting. Jika melihat berbagai issue-issue politik, ekonomi, dan sosial yang kerap muncul di era pemerintahaan saat ini, sudah seharusnya IA-ITB dapat “memunculkan” dirinya sebagai organisasi independen yang dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, bukan malah misalkan berlindung diri atau tidak tahu menahu. Dan memang ini yang agak dikhawatirkan sebenarnya jika peran IA-ITB terreduksi oleh kepentingan pragmatis. Di satu sisi, IA diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan kemanfaatan untuk semua alumni, namun apabila bersinggungan dengan elit atau pejabat pemerintah dimana di situ ada alumni yang menjabat, maka bisa saja menyebabkan suara kritis kepada pemerintah menjadi sulit untuk diwujudkan.

Sama saja dengan kejadian dimana ada aktivis mahasiswa yang secara lantang menyuarakan kekritisannya kepada penguasa, namun di saat lain, ketika ia masuk dalam elit kekuasaan itu sendiri, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan kejadian terkini tentang pencabutan moratorium reklamasi Jakarta dimana Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman membuat pernyataan seolah-olah Alumni ITB mendukung kebijakannya hanya karena deputinya adalah juga menjabat sebagai Ketua Umum IA-ITB. Begitu juga soal pembacokan Hermansyah, ahli IT jebolan Teknik Fisika 89 ITB yang menjadi korban kebiadaban manusia-manusia tak berotak, namun beritanya mandek dan terkesan tidak ada pressure dari Alumni ITB agar kepolisian dan pemerintah segera melakukan langkah hukum selanjutnya pasca ditangkapnya para tersangka pelaku pembacokan. Terkesan sekali bahwa suara organisasi ini lemah dan cenderung hanya bersikap pasif dan pasrah dengan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Di sinilah menjadi tantangan tersendiri bagi Ketua Umum IA terpilih beserta jajaran pengurusnya, bagaimana agar eksistensi IA-ITB sebagai lembaga yang independen mampu menyuarakan aspirasi kritisnya kepada pemerintah. Kalau hanya sekedar membesarkan organisasi ini demi kesejahteraan alumni, itu sudah menjadi patron umum yang pasti sudah lazim dipakai oleh berbagai organisasi alumni almamater dimana-mana, namun menjadikan organisasi ini sebagai corong suara rakyat dan alumni terhadap kebijakan dan kesewenangan pemerintah, tentu menjadi perkara yang sulit. Apakah kemudian "budaya" lebih memilih birokrat akan terus berlanjut dalam pemilihan Ketua IA-ITB di tahun-tahun mendatang ?. Bisa jadi iya, dengan konsekuensi sulitnya menjaga independensi organisasi ini terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat atau alumni itu sendiri. Contohnya sudah ada, jadi bisa kita simpulkan sendiri.

Pemilu IA-ITB

No comments: